Patung JP Coen di sisi timur Waterlooplein (Lapangan Banteng) yang dihancurkan oleh Sukarno begitu Indonesia merdeka. Foto: wikipedia.org

LAPANGAN Banteng jadi sorotan warga ibukota dan warganet beberapa hari terakhir ini. Musababnya, kala meresmikan Lapangan Banteng usai direvitalisasi, 25 Juli 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menyebut jasa gubernur sebelumnya, Basuki Thajaja Purnama (Ahok). Karuan para pendukung mantan Gubernur Ahok protes karena revitalisasi digagas Ahok. Suasana peresmian jadi panas.

Panasnya suasana di Lapangan Banteng memang kerap terjadi sejak lama. Eddy Hidayat, putra Kapten Saleh Wiranatakusumah (ajudan Pangdam Jaya Mayjen TNI Umar Wirahadikusumah), masih ingat cerita panasnya Lapangan Banteng pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dikisahkan oleh ibunya.

Saya waktu itu masih umur kira-kira dua tahun, pernah tinggal di dalam panser di Lapangan Banteng bersama Ibu Umar demi keamanan, ujarnya kepada Historia.  

Lapangan Banteng kala itu dijadikan tempat berbagai demonstrasi mahasiswa yang menuntut Presiden Sukarno mundur dari jabatannya. "Kami mengadakan pertemuan massal pada 9 November untuk memperingati Hari Pahlawan, yang sebenarnya jatuh pada 10 November. Kami berhasil mengumpulkan sekitar 1,5 juta orang di Lapangan Banteng. Lapangan sangat penuh sampai meluber ke jalan-jalan. Kami menuntut dibubarkannya PKI," ujar Jusuf Wanandi dalam Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998. Sebuah demonstrasi pada Januari 1966 bahkan memakan korban mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arief Rahman Hakim.

"Panasnya" Lapangan Banteng dimulai sejak Jepang berkuasa. Lapangan yang kala itu masih bernama Waterlooplein ini oleh Jepang dijadikan simbol kedigdayaan bangsa Asia atas bangsa kulit putih dengan cara menghancurkan semua peninggalan Belanda yang ada di dalamnya, kecuali patung Jan Pieterszoon Coen (JP Coen). Sesekali, Jepang juga menghukum orang-orang Belanda di lapangan itu.

Fungsi sebagai arena politik terus berlanjut ketika Indonesia merdeka. Lapangan Banteng jadi tempat rapat akbar, demonstrasi, dan kampanye politik. Presiden Sukarno tak hanya mengganti nama Waterlooplein menjadi Lapangan Banteng, tapi juga merobohkan patung JP Coen dianggapnya peninggalan kolonial. Terutama menjelang Trikora, Sukarno makin sering berpidato di sana.

Untuk menaikkan moril bangsa dalam membebaskan Irian Barat, pada 1963 Sukarno membangun Tugu Pembebasan Irian Barat. Tugu tersebut berdiri di bekas Tugu Singa yang -membuat orang sering menyebut lapangan ini dengan Lapangan Singa- berdiri pada 1828.

Pada 1964, Lapangan Banteng menjadi saksi bisu adu mulut pasukan RPKAD dan Tjakrabirawa dari unsur KKO. Adu mulut itu membesar hingga hampir menjadi pertempuran antar-dua kesatuan elit tersebut. Mayor LB Moerdani yang memimpin pasukan RPKAD bahkan sempat ditahan di markas KKO di Jalan Kwini. "Saya telepon Kwini, minta Benny dibebaskan," ujar Wakil Komandan Tjakrabirawa Maulwi Saelan kepada Historia.

Selepas kejatuhan Sukarno, Lapangan Banteng tetap berfungsi jadi tempat parlemen jalanan. Aksi-aksi massa mengkritik Orde Baru kerap berlangsung di sana, termasuk menjelang Malari, 15 Januari 1974. Usai Malari, pemerintah mengetatkan penjagaan Lapangan Banteng. Dulu waktu zaman kampanye, (Lapangan Banteng, red.) selalu dijaga ketat. Tapi walaupun begitu, tetap ada kericuhan-kericuhan, ujar Eddy.

Kericuhan terbesar di Lapangan Banteng berlangsung pada 18 Maret 1982 kala Golkar menggelar kampanye. Siang sebelum Menteri Penerangan Ali Murtopo sempat berpidato dalam kampanye itu, massa PPP menyerang anggota dan simpatisan Golkar serta membakar podium dan sound system. Mereka juga menyerang siapa pun yang mengenakan pakaian Korpri. Akibatnya, beberapa orang mengalami luka-luka.

Peristiwa kekacauan di Lapangan Banteng tidak berdiri sendiri, melainkan sudah direncanakan dan ada yang menggerakkan, ujar Pangkopkamtib Laksamana Sudomo, dikutip Hendrajit dalam Rudini, Jejak Langkah Sang Perwira

Pernyataan Sudomo bukan isapan jempol belaka. Bathi Mulyono, ketua Fajar Menyingsing, organisasi penampung mantan narapidana di Semarang, mengakui mendapat tugas dari Menpen Ali Murtopo untuk menyulut kerusuhan dalam kampanye itu. Dia tiba di Lapangan Banteng semalam sebelum kejadian.

Selain untuk memperoleh simpati untuk Golkar, kerusuhan dibuat untuk menggembosi suara PPP. Kala itu, PPP sedang "keras" terhadap pemerintah lantaran Soeharto ingin memaksakan asas tunggal Pancasila. "Peristiwa Lapangan Banteng ini mengilustrasikan adanya konflik ideologis kalangan pemilih muslim (sebagian besar diidentifikasi dalam PPP) yang merepresentasikan ideologi Islam dengan Golkar yang menganut ideologi Pancasila," tulis Fikrul HS dalam Sang Penjaga Tauhid: Studi Proses Tirani Kekuasaan 1982-1985

Akibat kerusuhan itu, majalah Tempo kena getahnya. Surat izinnya dicabut karena memberitakan kerusuhan saat kampanye Golkar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, 18 Maret 1982, tulis buku Cerita di Balik Dapur Tempo. Kerusuhan itu juga membuat pemerintah melarang penggunaan Lapangan Banteng untuk kegiatan politik.

Baca tulisan sebelumnya: Dari Hutan Jadi Taman